Suara Rakyat Bekasi - Jakarta , Program imunisasi merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan di suatu negara. Program ini akan dapat diakses, terjangkau dan bersifat akuntabel apabila sistem pelayanan kesehatan sudah memiliki akses yang bersifat menyeluruh.
Demikian disampaikan Menteri Kesehatan RI, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH saat membuka the 3rd Asian Vaccine Conference (ASVAC 3) yang bertema “Accessibility, Affordability, and Accountability “ di Jakarta (28/07). Acara ini dihadiri pula oleh Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), MARS, DTM&H, DTCE; Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, dr. Badriul Hegar; Ketua Asian Strategic Alliance for Pneumococcal Disease Prevention (ASAP), Professor Lulu S. Bravo; Perwakilan World Health Organization (WHO) untuk Indonesia, Dr. Kanchit Limpakarnjanarat; Ketua panitia ASVAC 3, Prof. DR. dr. Sri Rezeki S. Hadinegoro, SpA(K); serta perwakilan dari Philippine Foundation for Vaccination (PFV), International Society of Tropical Pediatrics (ITSP), dan the Asian Society for Pediatric Infectious Disease (ASPID).
Menurut Menkes, program imunisasi di Indonesia memiliki sejarah panjang dan telah mencapai banyak keberhasilan selama empat dekade terakhir. Hal ini dibuktikan dengan menghilangnya angka kasus maternal dan neonatal tetanus di beberapa provinsi pada tahun 2010.
“Tantangan yang justru sedang kita hadapi saat ini adalah pencapaian imunisasi anak 100%, Universal Child Immunization Village atau desa UCI pada tahun 2014”, ujar Menkes.
Berbagai upaya dilakukan Kemkes untuk menjawab tantangan tersebut, antara lain dengan meluncurkan Kampanye Imunisasi Nasional sebagai percepatan untuk mencapai UCI. Hal tersebut dilakukan dengan cara: Memperkuat pemantauan area imunisasi; Memobilisasi sumber daya di tingkat lokal; Melakukan kegiatan outreach atau penjangkauan daerah terpencil; serta Meningkatkan dukungan tokoh masyarakat terhadap imunisasi, terang Menkes.
Menkes menambahkan, Indonesia hingga saat ini terus memantau perkembangan dan penemuan vaksin baru di dunia. Vaksin baru tersebut dieksplorasi terlebih dahulu, untuk mempertimbangkan kelayakannya sebelum dimasukkan dalam program imunisasi.
“Beberapa pertimbangan untuk memasukkan vaksin baru ke dalam program imunisasi yaitu beban penyakit yang akan dicegah; keamanan dan kemanjuran vaksin; kelayakan dan penerimaan manfaat vaksin di masyarakat; serta ketersediaan sumber daya”, ujar Menkes.
Di samping itu, Pemerintah Indonesia aktif terlibat dalam mewujudkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan akuntabilitas imunisasi di tingkat global. Indonesia bersama negara berkembang lainnya dalam Sidang World Health Assembly (WHA) ke-64 pada tahun 2011 di Jenewa, berhasil melahirkan sebuah kerangka Resolusi WHA 64.5 mengenai Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza: berbagi virus dan berbagi vaksin dengan manfat lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak seluruh negara berkembang dalam mendapatkan akses keterjangkauan terhadap vaksin, antiviral, dan diagnostic kits pada saat pandemi influenza dan mendapatkan bantuan untuk dapat meningkatkan kapasitas produksi vaksin mereka
