PEMKOT BEKASI ADAKAN TES URINE BAGI SUPIR BUS

Suara Rakyat Bekasi - Bekasi - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bekasi bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan Polres Metro Bekasi menggelar tes urine kepada para sopir bus antarkota-antarprovinsi, untuk mendeteksi ada tidaknya zat psikotropika maupun alkohol yang dapat mempengaruhi keselamatan pengendara dan penumpang.

 “Tes urine ini akan berlangsung dari 25 Agustus 2011 sampai dengan arus balik kira-kira H+7,” kata Kadis Perhubungan Kota Bekasi, Supandi Budiman, Kamis (25/8/2011).

Jika ada sopir yang kedapatan tidak sehat dan positif mengkonsumsi minuman keras, maka akan dilarang berangkat dan dianjurkan untuk beristirahat.

"Kalau kelebihan dosis alkohol, amphetamine, gula darah dan tekanan darah, dia (sopir) dikasih obat dan disuruh istirahat. Kalau positif Narkoba, baru akan diperkarakan secara hukum, karena termasuk tindakan kriminal,”lanjut Kadis Perhubungan Kota Bekasi.

Hal ini perlu dilakukan supaya para sopir lebih disiplin dan bertanggung jawab atas keselamatan penumpang, lanjutnya.

Penyelenggaraan tes urine kali ini yang berlangsung di terminal Kota Bekasi tersebut, juga dipantau langsung oleh Plt Walikota Bekasi Dr H Rahmat Effendi sekaligus melihat kesiapan terminal Bus Kota Bekasi menghadapi arus mudik 2011.

Menurut Plt Walikota Bekasi, hasil dari tes urine ini dapat diperoleh hari ini juga supaya terlihat siapa saja sopir bus yang layak mengendarai.

“Ini juga perlu diketahui masyarakat bahwa pemerintah memperhatikan masyarakat dengan tes urine ini kepada sopir bus agar dapat beroperasi dengan aman dan memberikan rasa nyaman kepada penumpang,” katanya.

Terlebih bakal adanya kenaikan persentase arus mudik tahun ini, maka kita harus siap mengantisipasi dan menghadapinya, kata Plt Walikota.

Menteri Agama Suryadharma Ali : potensi zakat baru tergarap sekitar 1,5 triliun.

Suara Rakyat Bekasi - Jakarta -Menteri Agama Suryadharma Ali menegaskan, potensi zakat di negeri ini luar biasa besar, berkisar 100-150 Triliun, namun baru tergarap sekitar 1,5 triliun. Hal itu diampaikan Menag ketika meresmikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kemenag, di auditorium Kemenag, Jl.MH.Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (19/8) sore.

Agar potensi zakat bisa dioptimalkan, kata Suryadharma Ali, Kemenag mendirikan UPZ, agar zakat bisa dimaksimalkan daya gunanya, sebagai alternatif solusi bagi kesejahteraan rakyat. "Masyarakat mendambakan ada cara yang riil untuk mengentaskan kemiskinan, antara lain melalui pengelolaan zakat yang baik dan tepat," ujar Menag.

Hadir pada peresmian UPZ Kemenag, antara lain Sekjen Kemenag Bahrul Hayat, Irjen M Suparta, Dirjen Bimas Islam Nazaruddin Umar dan Kepala Balitbang dan Diklat Abdul Djamil, dan jajaran pejabat Kemenag lainnya.

Menurut Menag, jika zakat dikelola dengan profesional, zakat tidak sekedar memberi makan kaum miskin saja, namun juga bisa memberi mereka jalan untuk mencari sumber makan. "Kita akan mendiskusikan serius juklak dan juknis penerapan zakat produktif dengan tema besarnya zakat untuk rakyat," tambahnya.

Hasil zakat, kata Menag, dikonsentrasikan dalam jalur ekonomi. Zakat dijadikan sebagai modal berdagang, home industri, bertani dan usaha lainnya. Bisa juga, zakat diambil manfaatnya, semisal dibelikan sepeda motor untuk ojek. Tukang ojek bisa mendapatkan uang dari jasa ngojek, kemudian uang yang terkumpul mampu membeli motor baru, maka motor lama yang dibeli dari penunaian zakat, dikembalikan dan bisa dipakai yang lainnya.

Menag berharap, semakin banyak kaum aghniya` muslim indonesia yang menunaikan zakat, agar pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan baik dan cepat. Dampaknya, Indonesia mampu menjadi pioneer bagi negara mayoritas muslim lainnya.

Minimnya realisasi penunaian zakat, kata Menag, salah satu penyebabnya, karena para pengusaha muslim Indonesia kehilangan kepercayaan pada organisasi pengelola zakat. "Kedepan, akan kita jajaki adanya lembaga zakat yang dikelola para pengusaha sendiri dan menyalurkannya ke masyarakat, sehingga tepat sasaran dan masyarakat bisa lebih sejahtera," jelas Menag.

Sebelum berbuka bersama, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nazaruddin Umar memberikan tausaiah yang mengkisahkan tentang manfaat dan kehebatan zakat di mata Allah SWT

Peresmian UPZ Kemenag disertai dengan penyerahan santunan bagi pegawai Kemenag golongan I dan II, dan dilanjutkan dengan acara buka puasa bersama.

Silat Cingkrik Goning Seni Bela Diri Betawi

Suara Rakyat Bekasi - Jakarta, Silat Cingkrik adalah seni bela diri Indonesia yang perkembangannya termasyur di wilayah Betawi dan telah berumur ratusan tahun dan diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Di tiap-tiap daerah di Indonesia ada tokoh-tokoh pencak silat yang ternama. Salah satu tokoh silat Cingkrik ini diantaranya adalah  Ki Pitung yang menjadi legenda di kalangan masyarakat Betawi.  Ki Pitung bagi masyarakat Betawi adalah pendekar dan pahlawan pembela kaum lemah dari kesewenang-wenangan penjajah Belanda dan antek-anteknya.

Ki Pitung beliau belajar pencak silat dari seorang haji yang berasal dari daerah Menes di Banten Jawa Barat. Beliau menyebar-luaskan pencak silat cingkrik Betawi ini ke daerah Marunda dan ke daerah Rawa Belong Kebon Jeruk serta daerah Jakarta dan sekitarnya.

Kong Goning (Almarhum)

Tentang Ki Goning, nama aslinya adalah Ainin Bin Urim. Beliau lahir sekitar tahun 1895 dan meninggal sekitar tahun 1975 pada umur 80 tahun. Beliau sering dipanggil “Nin” (berubah bunyi menjadi “Ning”) dan ditambah di depan kata Ning leh orang-orang dengan bahasa Betawi yaitu dengan kata ejekan “Go” maka menjadi “Goning”.

Ki Goning atau lebih akrab dipanggil Kong Goning adalah  seorang pejuang serta pewaris dan penerus silat Cingkrik Betawi yang cukup termasyur sehingga murid-murid beliau menisbahkan ilmu silat Cingkrik yang diterimanya kepada nama beliau sehingga dikenallah “Cingkrik Goning”.

Menurut penjelasan dari Haji Husien (amak kedua dari Kong Goning), bahwa beliau sering pergi ke daerah Marunda (Cilincing Tanjung Priok) tempat dimana Ki Pitung jaya pada zamannya.  Beliau pulang ke Kedoya dari Marunda 2, 3 sampai 4 hari lamanya (tidak dijelaskan apa tujuannya).

Kong Goning mempunyai 4 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. 

Nama anak laki-laki beliau adalah :

1. Kosim (Almarhum)

2. Haji Husien

3. Haji Sa’adih

4. Hasan Jago/Mandor (Almarhum)

Di daerah Kedoya, pencak silat Cingkrik Betawi ada 2 macam aliran, yaitu:

1. Aliran silat Cingkrik Betawi Sinan dengan ciri gerakan jurus pendek-pendek.

2. Aliran silat Cingkri Betawi Goning dengan ciri gerakan jurus panjang dan lebar.

Babe Usup Utai (Almarhum)

Babe Usup Utai, beliau adalah murid dari Kong Goning. Beliau lahir sekitar tahun 1927 serta meninggal sekitar tahun 1993 pada umur 66 tahun.  

TB. Bambang Sudrajat

TB. Bambang Sudrajat adalah murid dan menantu dari Babe Usup Utai sekaligus merupakan pewaris dan penerus dari aliran silat Cingkrik Goning melalaui jalur keilmuan Babe Usup Utai.

Menjelang meninggalnya, Babe Usup Utai memanggil TB. Bambang Sudrajat dan meminta kesanggupan TB. Bambang Sudrajat untuk meneruskan tongkat pewarisan ilmu silat Cingkrik Goning ini dan berwasiat supaya ilmu silat Cingkrik Goning ini supaya dijaga kelestariannya jangan sampai “Mati Obor”.

Bank Indonesia : Program beasiswa mahasiswa di 63 Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

Suara Rakyat Bekasi - Jakarta, Sebagai bagian dari program beasiswa kepada mahasiswa di 63 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) seluruh Indonesia, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Muliaman D.Hadad, menandatangani Perjanjian Kerjasama Program Beasiswa Bank Indonesia dengan 4 Perguruan Tinggi, yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, pada Rabu, 3 Agustus 2011, di Jakarta. Program ini diberikan kepada mahasiswa program strata 1 yang kurang mampu, namun memiliki prestasi akademik yang baik guna menyelesaikan tugas akhir akademik/studinya dan bersifat sosial serta tanpa ikatan dinas.

"Program ini merupakan bagian dari CSR Bank Indonesia dan menjadi salah satu bentuk peran nyata Bank Indonesia dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan di Indonesia" demikian disampaikan Muliaman D.Hadad. Sebagai tahap awal, Program Beasiswa Bank Indonesia periode tahun 2011 akan diberikan kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang selama ini telah menjalin kerjasama, sedangkan penambahan program beasiswa kepada perguruan tinggi lainnya akan dilakukan kemudian.

Program Beasiswa kepada 63 PTN di seluruh Indonesia, setiap tahun diberikan kepada 2.960 mahasiswa dengan jumlah beasiswa yang disalurkan sebesar Rp. 9.216.000.000,- (sembilan milyar dua ratus enam belas juta rupiah). Jumlah tersebut termasuk 4 PTN (UI, IPB, UNJ dan UIN Syarif Hidayatullah) yang hari ini menandatangani kerjasama dengan total penerima beasiswa 240 orang setiap tahunnya.

Ke depannya program ini tidak hanya membantu dari sisi mahasiswa, namun akan diarahkan juga melalui program yang bersifat edukasi bagi mahasiswa yaitu pengembangan kewirausahaan/entrepreneur, dengan menyelenggarakan seminar atau pelatihan yang terkait untuk menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa, mengikutsertakan mahasiswa pada acara/kegiatan Bank Indonesia dan melakukan pertemuan secara rutin dengan mahasiswa untuk silaturrahim dan pembinaan akhlak/mental mahasiswa

Menteri Kelautan dan Perikanan : meluncurkan pelumas mesin (oli) murah bagi nelayan

 

Suara Rakyat Bekasi - Jakarta , Untuk memberikan dukungan dan kemudahan bagi nelayan saat melaut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad bekerjasama dengan pihak swasta dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), akhir pekan ini meluncurkan pelumas mesin (oli) murah bagi nelayan. Dihadapan ratusan pengurus daerah HNSI Fadel menyatakan, peluncuran NO1L atau Nelayan Oil ini merupakan pelumas mesin kapal yang didedikasikan untuk nelayan di Indonesia. "Selain memberikan masa pakai pelumas yang lebih lama, Nelayan Oil juga ramah lingkungan dengan tingkat emisi yang rendah", ujar Fadel.

Menurut Fadel, dengan menggunakan oli yang baik dan berkemampuan tinggi maka diharapkan mesin kapal tetap dalam kondisi prima. "Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pendapatan nelayan adalah konsumsi BBM saat melaut. Apabila kualitas mesin kapal nelayan dalam kondisi yang prima, maka konsumsi BBM dengan sendirinya akan semakin irit sehingga keuntungan nelayan dari melaut menjadi lebih tinggi. "Dengan oli yang berkualitas baik, murah, dan mudah dijangkau maka diharapkan nelayan dapat semakin sejahtera dan berpendapatan yang cukup", terang Fadel.

Disamping kerap kesulitan dalam mendapatkan BBM saat akan melaut, nelayan juga acapkali sulit menemukan pelumas mesin yang baik bagi kapal mereka. Selain itu, harga pelumas mesin kapal  yang beredar saat ini memiliki harga yang sulit untuk dijangkau nelayan. Ironisnya, minimnya suplai pelumas mesin kapal ini seringkali dimanfaatkan orang-orang yang hanya ingin mencari keuntungan semata dengan mengedarkan pelumas palsu yang dapat memperpendek usia mesin kapal nelayan.

"Dengan peluncuran oli ini, maka satu persatu masalah dapat terselesaikan" ucap Fadel. Terkait dengan kelangkaan BBM subsidi bagi nelayan, Fadel mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan BBM bersubsidi bagi nelayan sebanyak 2,5 juta kiloliter pertahun, namun demikian hanya 700 ribu kiloliter yang disetujui Pertamina, dan BPH Migas atau sekitar 30 persen dari total yang diajukan. "Saat ini ada beberapa tempat yang tidak memiliki suplai BBM, list tempat-tempat tersebut sudah saya serahkan kepada Pertamina dan saya minta untuk segera diisi", kata Fadel

Pemerintah pantau perkembangan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok di seluruh Indonesia.

 

Suara Rakyat Bekasi - Jakarta,  Pemerintah terus memantau perkembangan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok di seluruh Indonesia. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa saat ditemui usai Rapat Koordinasi (Rakor) Ketersediaan Bahan Pokok dan Stabilisasi Harga Bahan Pokok di Gedung A.A. Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta pada Rabu (03/08). 

 

Hatta menjelaskan, ketersediaan bahan pokok saat ini dalam keadaan cukup. Dari perkembangan harga, terdapat beberapa harga bahan pokok yang mengalami penurunan. "Yang lebih dari lima persen misalkan cabe rawit, kemudian juga yang berkisar satu sampai lima persen cabe merah, bawang merah, gula pasir, minyak goreng curah, minyak goreng kemasan, maupun minyak goreng umum, semuanya mengalami penurunan," jelasnya.  

 

Ia menambahkan, harga beras termurah saat ini sudah mulai stabil, bahkan mengalami penurunan sebesar 0,2 persen pada minggu pertama Bulan Agustus. Ketersediaan beras Bulog juga dirasa cukup aman, di mana Pemerintah terus meningkatkan pengadaan dalam negeri, salah satunya dengan melakukan impor.  

 

Sementara itu, bahan pokok yang masih mengalami kenaikan harga dan perlu segera dilakukan upaya stabilisasi yaitu daging ayam, daging sapi dan kedelai. Untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok, pemerintah juga melakukan operasi pasar. " Operasi pasar terus akan kita lakukan dan ditingkatkan di semua daerah-daerah yang mengalami kenaikan. Bersamaan dengan itu pula maka dilakukan pasar-pasar murah yang dilakukan oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara) melalui program CSR (Corporate Social Responsibility)," ungkapnya.

Pemerintah siapkan dana sebesar Rp380 miliar, untuk petani yang gagal panen

 

Suara Rakyat Bekasi - Jakarta,  Pemerintah menyiapkan dana Rp2,6 juta per hektar bagi para petani apabila mengalami gagal panen atau puso hingga 75%. Demikian disampaikan Menteri Pertanian Suswono saat ditemui di Gedung A.A Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta pada Rabu (3/8).

Suswono mengatakan, apabila terjadi puso, pihaknya akan melakukan verikasi terhadap dana tersebut. Setelah itu, akan langsung masuk ke dalam rekening petani. "Saat ini kami masih posisinya tunggu dari daerah setelah klarifikasi, yang jelas dana sudah siap. Begitu sudah diverifikasi kita langsung transfer ke rekening petani. Sehingga tidak ada penyimpangan. Langsung ke rekening petani, mereka yang korban puso ini," ujarnya. Menurutnya, dengan dana tersebut, petani akan mendapat ganti rugi untuk pupuk, benih dan bantuan biaya pengolahan.

Hal tersebut terkait upaya pemerintah menyiapkan anggaran untuk membantu para petani terhadap kemungkinan gagal panen atau puso. Sebagai antisipasi ketersediaan pangan hingga akhir tahun, pemerintah juga telah mempersiapkan dana sebesar Rp380 miliar. Ia menjelaskan agar dana tersebut dapat terpakai di daerah pertanian yang mengalami serangan hama wereng.

Kendati demikian, Suswono berharap  dana itu tidak terpakai dan tidak ada panen yang gagal. "Ini maksudnya yang sudah kita ambilkan untuk cadangan. Karena Rp380 miliar kita asumsikan selama ini dari time series (tahapan musim tanam) yang ada minimal 100 ribu hektar lahan. Mudah-mudahan tidak terpakai, artinya panen sukses jangan gagal," ujarnya

Jawa Barat sebanyak 33.684 kasus perceraian , Dirjen Bimas Islam Sayangkan Perceraian Meningkat

Suara Rakyat Bekasi - Jakarta , Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag), Nasaruddin Umar menyayangkan peristiwa perceraian terus meningkat dan kondisi itu juga didorong oleh terlalu cepatnya para hakim di peradilan agama mengambil keputusan.

"Hakim terlalu cepat menjatuhkan ketuk palu," kata Nasaruddin di Jakarta, Kamis, usai menghadiri penandatanganan kesepahaman bersama antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan Kemenag. Kemenag dan BKKBN bersepakat untuk menyukseskan program pendidikan kependudukan dan KB melalui peran lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan serta lembaga agama dan keagamaan.

Pada acara itu Sekjen Kemenag Bahrul Hayat mewakili Menag, turut hadir beberapa pejabat Kemenang lainnya, antara lain Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali, Dirjen Bimas Hindu IBG Yudha Triguna dan Dirjen Bimas Islam. Nasaruddin Umar menyebutkan bahwa hakim pada Peradilan Agama masih terkesan mengejar target bahwa makin banyak kasus yang cepat diputuskan dinilai sebagai berkinerja baik. Padahal tidak demikian, karena hakim pada peradilan itu harus meneliti kasusnya dengan baik.

"Bisa jadi, ketika kasusnya belum diputus, pasangan suami-isteri berbalik untuk tidak saling gugat. Malah ingin menyatu kembali," ia menjelaskan.

Ia mengakui penyebab perkawinan beragam. Namun diharapkan ke depan para hakim yang menanganinya harus benar-benar teliti, karena kasus gugat cerai yang diputuskan menyangkut kelangsungan hidup pasangan bersangkutan. Termasuk pula dari kedua keluarga pasangan bersangkutan dan keturunannya.

Untuk itu, lanjut Dirjen Bimas Islam, ia mengimbau Mahkamah Agung (MA) tidak menjadikan kasus gugat cerai yang diputus di Pengadilan Agama sebagai kinerja hakim. Justru hakimnya harus memberikan kontribusi bagaimana menyatukan pasangan suami-istri yang hendak bercerai rujuk kembali."Jadi, di sini, hakim harus memberikan edukasi kepada pasangan suami-istri," ia mengatakan.

Terkait dengan program pendidikan kependudukan melalui lembaga keagamaan dan agama, yang dituangkan dalam kesepahaman bersama antara Kemenag dan BKKBN, Nasaruddin Umar menjelaskan, program itu sangat baik."BKKBN sudah pada relnya. BKKBN sudah bekerja on the track," kata Dirjen Bimas Islam itu menambahkan. Bimas Islam mendukung sepenuhnya dan akan menyukseskan seluruh kegiatan itu. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan kesejahteraan bagi umat Islam.

Ia mengakui bahwa penyebab perkawinan itu bermacam-macam. Penelitian yang dilakukan pihaknya, ada 14 faktor penyebab perceraian.

"Perceraian yang disebabkan perselingkuhan menaik," kata Nasaruddin.
Perceraian yang disebabkan faktor perbedaan politik juga masih ada. Misalnya, perbedaan pilihan partai ataupun calon dalam Pilkada.Pada 2006,tercatat 528 orang bercerai hanya karena perbedaan padangan. Penyebab perceraian lainnya antara lain: poligami, kawin paksa, pernikahan di bawah umur, dan kekerasan dalam rumah tangga, menjadi tenaga kerja di luar negeri.

Namun berdasarkan data yang dikeluarkan MA pada 2010, masalah utama perceraian dipicu karena masalah ekonomi. Data yang dilansir Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (MA) baru-baru ini menyebutkan, dari 285.184 perkara perceraian, sebanyak 67.891 kasus karena masalah ekonomi. Terbanyak di Jawa Barat dengan 33.684 kasus, disusul Jawa Timur, yaitu sebanyak 21.324 kasus. Posisi ketiga Jawa Tengah dengan 12.019.

Di urutan kedua, pemicu perceraian adalah perselingkuhan sebanyak 20.199 kasus. Jawa Timur menempati urutan tertinggi dengan 7.172 kasus, menyusul Jawa Barat sebanyak 3.650 kasus dan posisi ketiga ditempati Jawa Tengah sebanyak 2.503.

Sedangkan di DKI Jakarta sebanyak 1.158 perceraian disebabkan perselingkuhan. Ternyata kekerasan fisik bukan menjadi pemicu utama sebuah perceraian yaitu hanya 2.191 kasus. Orang lebih suka bercerai karena dipicu api cemburu dibandingkan karena kekerasan, yaitu sebanyak 10.029 kasus dengan Jawa Timur menempati posisi pertama yaitu sebanyak 4.060 kasus.Sementara poligami yang tidak sehat memicu 1.389 kasus perceraian di seluruh Indonesia.

Nissan Motor Tanamkan Investasi US$ 312.5 Juta

Suara Rakyat Bekasi - Jakarta, Dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai basis produksi kendaraan bermotor roda empat, perusahaan pembuat mobil asal Jepang Nissan Motor Co. menginvestasikan dana sebesar US$ 312.5 juta untuk memperluas pabrik mobilnya yang berlokasi di Cikampek, Jawa Barat dan membangun satu pabrik baru untuk perakitan mesin mobil murah dan ramah lingkungan tidak jauh dari pabrik mobilnya yang sudah ada di Cikampek.

Demikian disampaikan Menteri Prindustrian Mohamad S. Hidayat kepada wartawan usai menerima delegasi PT Nissan Motor Indonesia (NMI) yang dipimpin Presiden Direktur PT NMI, Takayuki Kimura di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin, 25 Juli 2011.

“Kami menyambut baik rencana PT NMI untuk memperluas investasinya di industri otomotif nasional, lebih-lebih NMI berencana turut mengembangkan mobil murah dan ramah lingkungan di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai basis produksinya. Melalui perluasan investasi tersebut NMI juga berkomitmen untuk melakukan transfer teknologi dengan mengembangkan pusat R&D di Indonesia dan akan makin meningkatkan kandungan lokal dari berbagai mobil yang diproduksinya di Indonesia,” kata Menperin.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Industri Unggulan Basis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Budi Darmadi menambahkan PT NMI dalam dua tahun terakhir ini (2009-2010) telah menginvestasikan dana sebesar US$ 100 juta untuk meningkatkan kapasitas produksi mobilnya dari 50.000 unit per tahun menjadi 100.000 unit per tahun.

Pada tahun 2011, tambah Budi, PT NMI akan kembali menanamkan investasi sebesar US$ 200 juta untuk perluasan pabrik perakitan mobil dan pembangunan pabrik baru untuk perakitan mesin yang akan dipakai untuk menggerakkan mobil murah dan ramah lingkungan. Selain itu, PT NMI juga merencanakan untuk perluasan jaringan distribusinya.

Menurut Budi, untuk mendorong pengembangan mobil murah dan ramah lingkungan di dalam negeri, pemerintah akan menerbitkan kebijakan insentif bagi para pelaku industri otomotif. Sejauh ini, pemerintah masih menggodok kebijakan insentif tersebut. Beberapa insentif yang telah diusulkan diantaranya tax allowance sebesar 30% (sesuai PP 62 tahun 2008), keringan pajak penjualan barang mewah (PPn BM) dan lain-lain.

Sementara itu, Presiden Direkstur PT NMI Takayuki Kimura mengatakan PT NMI memiliki perhatian yang besar untuk berpartisipasi dalam program mobil murah dan ramah lingkungan yang kini sedang dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia. Sejalan dengan rencana untuk berbartisipasi dalam program pembuatan mobil murah dan ramah lingkungan itu PT NMI akan melakukan investasi lebih jauh di Indonesia untuk meningkatkan produksi lokal yang akan membantu industri otomotif Indonesia dan dapat memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan.

“NMI berencana untuk menginvestasikan 25 miliar Yen atau setara dengan US$ 312,5 juta untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di Indonesia. Investasi sebesar itu terutama akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi mobil menjadi 180,000 unit per tahun pada tahun 2013 dan untuk membangun pabrik baru untuk perakitan mesin. Dengan ekspansi investasi ini jumlah karyawan diperkirakan akan bertambah dari 900 orang saat ini menjadi sekitar 2.500 orang,” kata Mr. Kimura.

Perluasan investasi ini, tambah Mr. Kimura, juga akan makin mempercepat upaya lokalisasi. Nissan akan memperkuat fasilitas R&D melalui ekspansi Nissan Technical Center South East Asia-Indonesia (NTSCEA-I). Ekspansi ini memungkinkan NTSEA-I lebih memenuhi kebutuhan para pelanggan dengan menawarkan produk berkualitas tinggi pada waktu yang tepat.

“Menurut pertimbangan kami program mobil murah dan ramah lingkungan merupakan salah satu tolok ukur NMI untuk menggarap segmen pasar mobil yang lebih luas. Dengan diperkenalkannya kendaraan ramah lingkungan dengan harga terjangkau di masa datang, Nissan akan memperluas jangkauannya di semua segmen pasar. Program ini juga akan memberikan kontribusi positif terhadap rencana bisnis jangka menengah Nissan di wilayah ASEAN dengan penjualan lebih dari 500.000 unit dan pangsa pasar 15% pada tahun 2016,” tutur Mr. Kimura.

Dengan rencana ekspansi itu, Mr. Kimura mengatakan pada tahun 2011 NMI mentargetkan penjualan mobil Nissan di Indonesia sebesar 60.000 unit dengan penguasaan pangsa pasar lebih dari 7%. Sementara pada tahun 2013 Nissan mentargetkan pejualan mobil sebesar 90.000 unit.

Menkes : Program imunisasi akan dapat diakses, terjangkau dan bersifat akuntabel

Suara Rakyat Bekasi - Jakarta , Program imunisasi merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan di suatu negara. Program ini akan dapat diakses, terjangkau dan bersifat akuntabel apabila sistem pelayanan kesehatan sudah memiliki akses yang bersifat menyeluruh.

Demikian disampaikan Menteri Kesehatan RI, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH saat membuka the 3rd Asian Vaccine Conference (ASVAC 3) yang bertema “Accessibility, Affordability, and Accountability “ di Jakarta (28/07). Acara ini dihadiri pula oleh Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), MARS, DTM&H, DTCE; Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, dr. Badriul Hegar; Ketua Asian Strategic Alliance  for Pneumococcal Disease  Prevention (ASAP), Professor Lulu S. Bravo; Perwakilan World Health Organization (WHO) untuk Indonesia, Dr. Kanchit Limpakarnjanarat; Ketua panitia ASVAC 3, Prof. DR. dr. Sri Rezeki S. Hadinegoro, SpA(K); serta perwakilan dari Philippine Foundation for Vaccination (PFV), International Society of Tropical Pediatrics (ITSP), dan the Asian Society for Pediatric Infectious Disease (ASPID).

Menurut Menkes, program imunisasi di Indonesia memiliki sejarah panjang dan telah mencapai banyak keberhasilan selama empat dekade terakhir. Hal ini dibuktikan dengan menghilangnya angka kasus maternal dan neonatal tetanus di beberapa provinsi pada tahun 2010.

“Tantangan yang justru sedang kita hadapi saat ini adalah pencapaian imunisasi anak 100%, Universal Child Immunization Village atau desa UCI pada tahun 2014”, ujar Menkes.

Berbagai upaya dilakukan Kemkes untuk menjawab tantangan tersebut, antara lain dengan meluncurkan Kampanye Imunisasi Nasional sebagai percepatan untuk mencapai UCI. Hal tersebut dilakukan dengan cara: Memperkuat pemantauan area imunisasi; Memobilisasi sumber daya di tingkat lokal; Melakukan kegiatan outreach atau penjangkauan daerah terpencil; serta Meningkatkan dukungan tokoh masyarakat terhadap imunisasi, terang Menkes.

Menkes menambahkan, Indonesia hingga saat ini terus memantau perkembangan dan penemuan vaksin baru di dunia. Vaksin baru tersebut dieksplorasi terlebih dahulu, untuk mempertimbangkan kelayakannya sebelum dimasukkan dalam program imunisasi.

“Beberapa pertimbangan untuk memasukkan vaksin baru ke dalam program imunisasi yaitu beban penyakit yang akan dicegah; keamanan dan kemanjuran vaksin; kelayakan dan penerimaan manfaat vaksin di masyarakat; serta ketersediaan sumber daya”, ujar Menkes.

Di samping itu, Pemerintah Indonesia aktif terlibat dalam mewujudkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan akuntabilitas imunisasi di tingkat global. Indonesia bersama negara berkembang lainnya dalam Sidang World Health Assembly (WHA) ke-64 pada tahun 2011 di Jenewa, berhasil melahirkan sebuah kerangka Resolusi WHA 64.5 mengenai Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza: berbagi virus dan berbagi vaksin dengan manfat lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak seluruh negara berkembang dalam mendapatkan akses keterjangkauan terhadap vaksin, antiviral, dan diagnostic kits pada saat pandemi influenza dan mendapatkan bantuan untuk dapat meningkatkan kapasitas produksi vaksin mereka

Garuda dan Saudi Airlines Untuk Penerbangan Haji

Suara Rakyat Bekasi - Jakarta,  Kementerian Agama memutuskan untuk tidak menggunakan maskapai penerbangan Batavia Air dan memilih maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Airlines sebagai operator penerbangan dalam pemberangkatan jamaah haji ke Arab saudi.

Direktur Pelayanan Haji, Kementerian Agama Zainal Abidin Supi mengatakan, berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi di lapangan dari Kementerian Perhubungan, maskapai Batavia Airline tidak bisa terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

"Batavia tahun ini, belum bisa, karena memang secara persyaratan teknis belum dipenuhi. Bahkan, syarat yang mutlak berdasarkan hasil penilaian dan hasil penilaian lapangan dari Kementerian perhubungan tahun ini belum bisa," ujarnya.

Dari 33 persyaratan yang ditentukan, kata dia, ada sekitar delapan persyaratan yang belum dipenuhi oleh Maskapai Batavia Air. "Secara teknis saya tidak ingat," katanya.

Senada, Kepala Seksi Transportasi Udara, Subdit Transportasi dan Perlindungan Jamaah, Kementerian Agama Edayanti menegaskan, hasil evaluasi terhadap PT Metro Batavia, disimpulkan jika maskapai tersebut tidak memenuhi persyaratan sesuai rencana kerja dan syarat-syarat spesifikasi angkutan udara bagi jamaah haji Indonesia.

Sebab, dari 33 persyaratan yang ditentukan baru 25 persyaratan yang dipenuhi oleh maskapai penerbangan Batavia Air. Menurut dia, ada empat persyaratan utama dan mutlak dipenuhi dalam penawaran penyelenggara angkutan udara untuk penerbangan haji yang tidak terpenuhi yakni, pertama, pemenuhan terhadap jumlah pesawat yang dibuktikan dengan Memorandum of Understanding (MoU) pengadaan pesawat tidak sesuai dengan jumlah embarkasi yang ditawarkan.

"Batavia menawarkan pelayanan untuk semua embarkasi, tapi terakhir mereka hanya memenuhi tiga pesawat dan itu tidak mungkin untuk seluruh embarkasi," ungkapnya.

Kedua, pihak maskapai penerbangan Batavia Air juga tidak menyerahkan sertifikasi kelayakan udara terhadap pesawat yang ditawarkan. Ketiga, tidak melampirkan bukti perawatan berkala, atas pesawat yang ditawarkan dan terakhir tidak menyertakan pesawat cadangan atau back up. "Empat poin ini yang pokok dan mutlak harus ada, itu tidak dilampirkan," katanya

Edayanti menambahkan, alasan maskapai penerbangan Batavia Air tidak memenuhi persyaratan yang diajukan karena menunggu penunjukkan dahulu dari Kementerian Agama. "Jadi seperti telor dan ayam, ada kepastian baru mereka mencari pesawat, sedangkan yang terjadi selama ini untuk Garuda dan Saudi Arabia itu mereka mencari pesawat dulu baru mengajukan," bebernya.

Berbeda dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan Saudi Airline yang sudah memenuhi rencana kerja dan syarat-syarat kerja dan spesifikasi syarat-syarat penyelenggara angkutan udara bagi jamaah haji Indonesia 1432 H. "Garuda dan Saudi sudah konfirm," katanya.

Menurut dia, maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah menyiapkan 14 pesawat untuk melayani sembilan embarkasi sedangkan, Saudi Airline menyediakan 10 pesawat termasuk pesawat back up untuk melayani tiga embarkasi.

Edayanti mengaku, operasional kedua maskapai pernerbangan Garuda Indonesia dan Saudi Airline dalam penyelenggaraan ibadah haji tinggal menunggu peraturan menteri agama (PMA) yang ditetapkan melalui surat keputusan (SK) menteri Agama.

"Inspeksi terhadap pesawat sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, tinggal operasional saja dan menyiapkan hal-hal teknis lainnya. Tinggal menetapkan surat keputusan. Kan penetapan ini perlu Peraturan Menteri Agama yah, yang dikeluarkan melalui SK Menteri Agama, kemungkinan minggu ini sudah dikeluarkan," katanya.

Presiden SBY : Pengangkatan PNS Harus Sesuai Kebutuhan

 

Suara Rakyat Bekasi - Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Wapres Boediono, memimpin rapat kabinet terbatas bidang Polhukam, di Kantor Presiden (2/8) pukul 11.15 WIB. Dua hal yang menjadi agenda rapat ini adalah rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan RPP tentang pegawai tidak tetap. Rapat juga membahas pemberian grasi.

Pada periode pemerintahan pertama, ujar Presiden dalam pengantar awal rapat, pemeirntah telah banyak melakukan pengangkatan PNS yang berasal dari tenaga honorer. "Jumlahnya lebih dari satu juta. Tentu dengan persyaratan-persyaratan yang kita pandang perlu agar kepegawaian kita ini benar-benar tepat dan baik, sebagai bagian dari perangkat administrasi negara," Presiden SBY menjelaskan.

Dalam perkembangannya, banyak tenaga honorer baru di banyak daerah. Untuk itu pemerintah berinisiatif mencarikan solusi. "Solusi yang kita mesti ambil, pertama-tama haruslah dihitung secara cermat berapa kebutuhan pegawai negeri ini dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Bukan hanya pemerintahan, melainkan juga pada lembaga-lembaga negara yang lain," Kepala Negara mengingatkan.

"Tidak tepat kalau kita memiliki kekurangan pegawai, tetapi juga sama tidak tepatnya jika kelebihan pegawai, dan tidak sesuai dengan apa yang hendak dilakukan oleh negara dan pemerintah," SBY menambahkan.

Dalam rangka membangun tata kelola yang baik atau good governance dan birokrasi yang kapabel, Presiden SBY mempersyaratkan integritas dan kapasitas yang perlu dimiliki oleh pegawai negeri. "Agar mereka betul-betul menjadi penggerak birokrasi dan administrasi negara," ujar Presiden.

Presiden meminta penataan pegawai ini dilakukan dengan cermat, baik PNS maupun honorer, termasuk untuk anggarannya.

Hadir dalam ratas ini, antara lain, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Mendagri Gamawan Fauzi, Menlu Marty Natalegawa, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, Seskab Dipo Alam, Penglima TNI Agus Suhartono, Kapolri Timur Pradopo, Kepala BIN Sutanto, dan Ketua UKP4 Koentoro Mangkusubroto.

 

Jelang bulan suci ramadhan, Badan Narkotika (BNK) Kota Bekasi bersama Polresta Bekasi Kota memusnahkan sejumlah barang bukti ganja dan Minuman Keras (Miras)

Suara Rakyat Bekasi - Bekasi, Menjelang bulan suci ramadhan, Badan Narkotika (BNK) Kota Bekasi bersama Polresta Bekasi Kota memusnahkan sejumlah barang bukti ganja dan Minuman Keras (Miras) di Halaman Mapolresta Bekasi Kota, Jumat (29/07). 

Sebanyak 110 kg ganja dan 6868 botol miras yang disita sejak bulan Januari hingga juli 2011 dari berbagai wilayah hukum Polsek yang ada di Kota Bekasi. Minuman keras yang dimusnahkan beralkohol diatas 5% dengan berbagai merk dan minuman tradisional serta minuman oplosan.

 

Sementara untuk barang bukti minuman keras sebanyak 284 tersangka yang terdiri dari 272 berjenis kelamin laki-laki dan 12 berjenis kelamin perempuan.

 

Hadir pada kesempatan pemusnahan yang di selenggarakan Satuan Narkoba Polresta Bekasi Kota, Kombes Pol Imam Sugianto selaku Kapolresta Bekasi Kota beserta jajarannya didampingi  Ketua BNK Kota Bekasi Dr H Rahmat Effendi.

 

Pada kesempatannya Dr H. Rahmat Effendi selaku Ketua BNK Kota Bekasi mengatakan, pemusnahan barang bukti ganjan dan minuman keras yakni dalam rangka menjelang bulan suci ramadhan. Beliau berharap, Polresta Bekasi Kota bersama pihaknya agar lebih meningkatkan lagi kinerja. “Saya berharap agar tingkatkan lagi” ujar beliau.

Pegawai Negeri Sipil Kota Bekasi di rasionalisasi untuk perampingan struktur

Suara Rakyat Bekasi - Bekasi, Pelaksana tugas (PLT) Walikota Bekasi, Rahmat Effendi mengakui jumlah pns di lingkungan pemkot Bekasi, saat ini sudah terlalu banyak. Dia mempertimbangkan adanya rasionalisasi pegawai  demi merampingkan struktur organisasi.

Pekan lalu mengatakan bahwa jumlah pns termasuk guru saat ini sudah mencapai 18.000 orang lebih. Belum lagi pegawai berstatus tenaga kerja kontrak (tkk) sekitar 5000 orang. " untuk menggaji tkk saja , tahun ini butuh anggaran Rp.50 miliar lebih. Jujur saja , dibandingkan jumlah warga kota bekasi sebanyak 2, 3 juta , jumlah pegawai saat ini sudah berlebihan. Rasionalisasi jadi salah satu pertimbangan, tapi tidak bisa dilakukan dalam sekejap, karena ini menyangkut persoalan perut,'' ungkap nya.

''Saat ini 55 persen APBD kota Bekasi di peruntukan bagi belanja barang, operasional dan pegawai, sementara 45 persen nya untuk belanja publik, idealnya 60 persen APBD di gunakan untuk belanja publik, dan 40 persen sisanya untuk belanja pegawai. '' paparnya lebih lanjut   

Dengan jumlah pegawai yang berlebihan , jalannya birokrasi tidak efektif dan efisien, Dia menegaskan bahwa beberapa tahun mendatang , tidak akan ada lagi penerimaan PNS yang baru, PNS yang yang ada saja yang perlu di tingkatkan kinerja dan moralitasnya, 

''Pihak pemkot sedang mengkaji langkah apa yang akan di tempuh untuk merampingkan birokrasi dan struktur organisasi di lingkup pemkot Bekasi. '' Mekanisme seperti apa yang akan di tempuh , BKD ( badan kepegawaian daerah ) sedang konsultasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Exsekusinya seperti apa, perlu landasan payung hukum.'' tuturnya.