REDAKSI SUARA RAKYAT BEKASI.JL. MAYOR HASIBUAN NO.14 BEKASI,JAWABARAT,INDONESIA.
email.suararakyatbekasi@gmail.comHOTLINE.HP.087878753510 - Biro Bekasi : JUHADI 02196607362 , HERU ASWAN 081997143007




pemdakota bekasi logo


Total Tayangan Halaman

Sabtu, 16 Juli 2011

LSM ALIANSI UTARA ( ALU ) Konsisten Perjuangkan Pemekaran Kab. Bekasi

Suara Rakyat Bekasi - Dukungan potensi alam yang melimpah dan sumber daya masyarakat yang cukup serta ingin terlepas dari garis kemiskinan, termarjinalkan dan keinginan berubah menjadi masyarakat utara yang sejahtera, adalah merupakan mimpi yang harus di wujudkan.

Hal tersebut dilontarkan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Utara (ALU), Sanusi , terkait dengan keinginan masyarakat Kab Bekasi yang menghendaki adanya pemekaran.

Pemikiran tentang pemekaran tersebut, mulai diglontorkan pada tahun 2007. Untuk itu dibuatlah jajak pendapat di 23 kecamatan dan 187 desa, dan hasil nya sangat mengejutkan dimana 85 % masyarakat Kab Bekasi menghendaki adanya pemekaran.

Keinginan tersebut kemudian di dukung oleh DPRD dan Surat Keputusan Bupati Kab Bekasi. “Kini Syarat dan persyaratan sudah dipenuhi seluruh sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku maka pada tanggal 27 juni 2010 dengan no surat 100/902/Adm”, jelasnya.

Diungkapkan Sanusi, dalam memperjuangkan keiginan masyarakat Bekasi tersebut, banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapinya bersama teman-temannya di ALU. Walau demikian, dirinya menegaskan akan tetap konsisten memperjuangkan pemekaran di kab bekasi, tegasnya.

”Ini bukan bicara kepentingan pribadi tetapi kepentingan rakyat banyak dan saya yakin jika Allah menghendaki maka tidak ada satu pun yang dapat menahannya, namun sebagai manusi kita wajib berusah dan Tuhan yang menentukan”, katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Sanusi menyatakan pihaknya akan menjemput bola, bersama dengan Anggota komisi A akan berkunjung ke Propinisi Jabar guna mempertanyakan tangapan surat tersebut yang sudah dilayangkan dua kali.
“Ini kan amanah rakyat, seharusnya pihak pemerintah propinsi segera menanggapinya. Ini sudah dua tahun lebih belum ada tanggapan, ada apa dengan permerintah Jabar ?”, ujar Sanusi mempertanyakan