Suara Rakyat Bekasi - Jakarta, Salah satu penyebab rendahnya kinerja DPR periode 2009-2014 adalah belum baiknya sistem rekrutmen partai politik sehingga kurangnya kualitas kader-kader partai politik yang mengisi jabatan-jabatan publik baik di lembaga legislatif maupun eksekutif di pusat dan daerah. Sebagian besar partai politik belum melakukan rekrutmen dan pembinaan yang baik kepada para kadernya.
Demikian dikatakan Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam sambutannya pada kuliah umum dalam rangka Dies Natalis ke 50 Universitas Negeri Makassar (UNM) yang berlangsung di Gedung Kemanunggalan ABRI dan Rakyat Jenderal M. Yusuf, Makassar Sulawesi Selatan kemarin (19/7).
Marzuki Alie memaparkan, dari sisi latar belakang pendidikan dan usia, anggota DPR periode 2009-2014 lebih baik dari periode sebelumnya. “Rata-rata lulusan S1 (47.7%), banyak yang S2 (35%), dan doktor (7.7%), usianya pun relatif lebih muda,” kata ketua DPR menjelaskan. Para pengamat politik menaruh harapan yang tinggi kepada anggota DPR 2009-2014 pada awal masa jabatannya mengingat 70% dari mereka adalah wajah baru. Tetapi setelah berjalan 2 tahun lebih, harapan itu belum terwujud.
Politisi Demokrat ini mengemukakan bahwa dengan pemilu suara terbanyak, beberapa partai politik melakukan cara-cara instan untuk merebut suara rakyat, seperti merekrut artis terkenal, melakukan politik uang, dan lain-lain. Calon-calon anggota legislatif yang diajukan bukan yang terbaik kapasitas, kapabilitasnya dan memiliki jiwa kenegarawanan, tetapi mereka yang terkenal atau orang yang memiliki banyak uang yang dipilih.
Terhadap rendah kualitas DPR saat ini Alie meminta agar partai politik turut bertanggung jawab terhadap rendahnya kualitas DPR, karena konstitusi dan UU partai politik mewajibkan partai politik untuk melakukan pembinaan kepada para kadernya.
Selanjutnya Ia mengemukakan bahwa untuk memperkuat kelembagaan, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI telah merampungkan Rencana Strategis (Renstra) DPR 2010-2014, yang menjadi arah dan pedoman bagi segenap unsur yang ada dalam lingkungan DPR-RI selama 5 tahun ke depan. DPR juga berupaya membenahi sistem pendukung seperti tertuang dalam 7 prioritas pencapaian Renstra, yakni Penguatan Kelembagaan (Pembentukan Badan Fungsional Keahlian, Unit Pengawasan Internal, dan Reformasi Kesetjenan), Penguatan Kehumasan, Pengembangan Prasarana Utama, Pengembangan Perpustakaan Parlemen, Penguatan Sarana Representasi, dan Pengembangan e-parliament. “Semua itu untuk mewujudkan DPR sebagai lembaga perwakilan yang kredibel,” tegas Ketua DPR.
Rumah Aspirasi
Terkait rumah aspirasi, Ketua DPR menjelaskan, selama ini masyarakat kurang mengerti apa yang dimaksud dengan rumah aspirasi. Rumah aspirasi adalah tempat yang disediakan bagi rakyat di satu daerah pemilihan untuk menyampaikan aspirasinya. Rumah aspirasi itu lintas komisi dan lintas fraksi, serta bersifat kolektif, tidak atas nama fraksi atau partai tertentu. “Dengan adanya rumah aspirasi di daerah-daerah, rakyat tidak perlu jauh-jauh datang ke Jakarta dengan ongkos yang mahal untuk menyampaikan aspirasi dan masalahnya,” tukasnya dan menambahkan, DPR juga sudah mengembangkan layanan pengaduan online melalui website dan SMS aspirasi untuk memudahkan rakyat untuk menyampaikan aspirasinya
